Di dalam cara-cara penyelesaian konflik yang demikian itu dikatakan, bahwa perhatian lebih diarahkan kepada masalah prosedur daripada substansi. Yang dimaksud adalah, bahwa tekanan tidak dilakukan terhadap penetapan peraturan-peraturan, melainkan kepada pelenyapan konflik itu sendiri yang dapat menyebabkan ketegangan dan gangguan sosial.

Apabila seorang suka berbicara dan berpegangan pada peraturan sebagai sesuatu yang mutlak, maka banyak kemungkinannya ia akan dipandang sebagai pengacau, tukang buat ribut, orang-orang yang anti sosial atau penamaan-penamaan lain yang lebih buruk lagi. Selanjutnya menurut Lev, maka kekurangan di dalam kesadaran mengenai hak-hak menurut hukum untuk sebagian dapat dijelaskan atas dasar pandangan non-hukum masyarakat, di mana tertib sosial itu dianggap ada dengan abadi dan tidak dapat dikontrol ke dalam hal ini termasuk pula pandangan kolektip yang hanya memberikan sedikit ruang bergerak bägi bekerjanya kepentingan-kepentingan pribadi. Salah satu segi sikap rakyat terhadap hukum atau pejabat-pejabat hukum diistilahkan oleh Lev sebagai lebih cenderung kepada orientasi kepada orang daripada kepada hukum sendiri. Petugas-petugas hukum ditaati bukan karena alasan-alasan yang mempunyai hubungan erat dengan pentaatan terhadap hukum Negara.

Pada akhir tulisannya Lev mengatakan, bahwa apabila di dalam suatu negara mitos-mitos dan nilai-nilai kebudayaan lebih memberikan tekanan kepada cara pengaturan serta hubungan-hubungan yang bersifat sosial-politik daripada mengakui bekerjanya hukum secara otonom, maka tak dapat diharapkan terjadinya pertumbuhan lembaga-lembaga hukum sebagai suatu kekuatan mandiri seperti yang terjadi di negara-negara Eropa dan Ainerika Serikat. Pertumbuhan birokrasi yang perkasa sekalipun, yang Iazimnya menjadi sandaran suatu sistem hukum yang kuat, tidak akan dapat banyak menolong berkembangnya orientasi kepada hukum, apabila terutama nilai-nilai patriomonial tetap tegak dengan kuatnya.